Hari Tani 2026: massa agraria datangi DPR, UU Reforma Agraria yang baru disahkan dinilai "sangat sempit"

Kamis, 24 September 2026, bertepatan dengan Hari Tani Nasional, sejumlah kelompok berunjuk rasa di gerbang utama kompleks DPR/MPR, Senayan: Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), warga Kampung Kebon Sayur, dan Aliansi Rakyat Agraria Rancapinang-Pandeglang. Mereka datang dua hari setelah DPR, pada 22 September, mengesahkan undang-undang pengaturan reforma agraria.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal menemui massa. Saan mengatakan kelompok-kelompok itu datang membawa berbagai persoalan dan aspirasi bertepatan dengan Hari Tani, dan berjanji, "nanti kita coba diskusikan, kita bicarakan dan nanti bisa kita tindak lanjuti."

Sekretaris Jenderal AGRA, Saiful Wathoni, memuji DPR karena meloloskan undang-undang itu tetapi mengkritik isinya. Menurut AGRA, undang-undang tersebut menyempitkan reforma agraria menjadi penyelesaian konflik saja, padahal reforma agraria semestinya juga menjamin kesejahteraan petani lewat kepemilikan tanah. Perhatian terhadap akses petani pada perencanaan produksi dan pasar bagi hasil panennya dinilai sangat sedikit. "Maknanya sangat sedikit, sangat sempit," kata Saiful tentang konsep reforma agraria dalam aturan itu.

Kritik semacam ini penting dibaca pelaku pangan karena memperlihatkan bahwa tanah bukan satu-satunya persoalan petani: tanpa akses ke pasar, harga, dan pembiayaan, tanah yang dibagikan belum tentu menjadi pendapatan. Itu pula sebab koperasi dan kemitraan pembelian menjadi tema yang terus muncul di hampir semua kelompok tani — dari tuntutan Serikat Petani Indonesia hingga rencana Kopdes Merah Putih sebagai penyerap hasil desa.