Mentan Amran menyurati Kapolri baru: tuntaskan penegakan hukum pangan, dari tata niaga ayam dan telur sampai beras fortifikasi

Senin, 19 Oktober 2026. Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, meminta penegakan hukum di sektor pangan dituntaskan. Beberapa media menulis pernyataan terkait surat ini pada 18 dan 19 Oktober, sehingga tanggal persisnya tidak seragam. Surat ini disebut sebagai yang kedua kalinya Amran meminta dukungan penegakan hukum kepada Kapolri, kali ini kepada pejabat yang baru.

Isi surat mencakup dugaan pelanggaran dalam tata niaga ayam dan telur, dugaan kecurangan beras fortifikasi, dan kasus pangan yang sudah ditangani aparat. Amran menilai penegakan hukum perlu diperkuat karena pangan adalah kebutuhan dasar. Satgas Pangan Polri telah menetapkan 102 tersangka sepanjang 2024 hingga 2026, dan jumlah itu masih berpotensi bertambah.

Dasar dugaan soal ayam dan telur adalah selisih harga: ayam di peternak sekitar Rp20.000–21.000 per kilogram dibanding Rp45.000 di konsumen, dan telur di peternak yang pada Juni 2026 sempat sekitar Rp21.500–22.500 per kilogram, di bawah harga acuan Rp26.500. Amran sudah menyinggung persoalan ini di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kemendagri pada 12 Oktober, dengan menyebut dugaan mafia ayam dan telur dapat mendorong inflasi.

Perlu dibedakan antara dugaan dan pembuktian. Surat menteri adalah permintaan penegakan hukum, bukan putusan; selisih harga bisa dipengaruhi banyak faktor, dan penyidikan serta pengadilan yang menentukan ada tidaknya pelanggaran. Salah satu laporan juga mencatat Amran tidak memberi jawaban tegas ketika ditanya soal kemungkinan denda.