Defisit APBN tembus Rp319 triliun, Menkeu: memang didesain defisit, akhir tahun menuju 2,8 persen PDB

Kementerian Keuangan melaporkan pada 9 Oktober 2026 bahwa APBN hingga akhir September defisit Rp319 triliun, atau 1,24 persen dari PDB. Sebulan sebelumnya, 18 September, defisit Agustus tercatat Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB). Target defisit setahun dalam APBN Rp689,1 triliun, atau 2,68 persen PDB.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara Rp2.341,5 triliun, 74,2 persen dari target Rp3.153,6 triliun, tumbuh 25,5 persen dibanding tahun lalu. Penerimaan pajak Rp1.847,7 triliun dan PNBP Rp492,3 triliun. Belanja negara Rp2.660,5 triliun, 69,2 persen dari pagu Rp3.842,7 triliun, tumbuh 19 persen: Rp2.061,3 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp599,2 triliun transfer ke daerah. Keseimbangan primer surplus Rp125,5 triliun, padahal dalam anggaran direncanakan defisit Rp89,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut APBN "sejak awal didesain untuk defisit", dan menyatakan defisit akan menuju sekitar 2,8 persen pada akhir tahun — "perjalanan APBN", katanya. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menjelaskan keseimbangan primer tetap positif selama defisit di bawah 2,26 persen. Sebagai pembanding, defisit September 2025 Rp371,5 triliun, sehingga defisit tahun ini 14,13 persen lebih rendah.

Satu hal patut dicatat pembaca: proyeksi 2,8 persen berada di atas target APBN 2,68 persen, artinya belanja yang masih tersisa lebih besar daripada pendapatan yang diperkirakan akan masuk. Yang menjadi pertanyaan bukan apakah defisit ada, tetapi di mana belanja akhir tahun itu mendarat.

Bagi pelaku usaha pangan, belanja negara adalah salah satu pembeli terbesar: program pangan, penyerapan, dan bantuan seperti penyaluran jagung dan beras bergantung padanya. Ruang belanja yang besar di kuartal terakhir dapat berarti permintaan tambahan, tetapi juga berarti pembiayaan pemerintah akan bersaing dengan kebutuhan dunia usaha di pasar utang.