Rupiah ditekan, BI memilih diam di 5,75 persen dan turun tangan di tiga pasar sekaligus

Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22–23 September 2026 nyaris tak mengejutkan: BI-Rate tetap 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility 4,75 persen, dan Lending Facility 6,50 persen. Gubernur Destry Damayanti menyebut keputusan itu konsisten dengan strategi menstabilkan rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, sekaligus menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.

Alasannya terbaca di layar kurs. Pada 22 September rupiah ditutup Rp17.855 per dolar AS, melemah 0,78 persen dibanding akhir Agustus. BI mencatat rupiah sempat menguat dari Agustus hingga pertengahan September, sebelum tertekan oleh ketidakpastian global yang meningkat. Karena itu BI memilih menahan bunga dan mengintervensi di tiga pasar: pasar NDF di luar negeri, pasar spot, dan pasar DNDF di dalam negeri, ditambah operasi pasar terbuka yang pro-pasar. Singapura juga baru bergabung sebagai mitra transaksi mata uang lokal pada Agustus, sehingga jumlah mitra menjadi tujuh negara.

Dari sisi harga, inflasi Agustus 3,19 persen naik dari 2,88 persen di Juli. Inflasi pangan bergejolak 4,06 persen, didorong unggas, cabai rawit, dan beras; inflasi inti 2,92 persen; harga yang diatur pemerintah 3,32 persen karena penyesuaian avtur dan BBM nonsubsidi. BI memproyeksikan ekonomi Indonesia 2026 tumbuh 4,9–5,7 persen, di tengah ekonomi dunia yang diperkirakan lemah sekitar 3,0 persen.

Ada detail kecil yang menarik di rilis itu. Kredit perbankan tumbuh 13,65 persen pada Agustus, sedangkan proyeksi BI untuk kredit sepanjang 2026 hanya 8–12 persen. Artinya penyaluran kredit sudah berlari lebih cepat dari perkiraan bank sentral sendiri, ketika bunga acuan dibiarkan tinggi.

Bagi usaha yang membiayai perputaran dagangnya dari pinjaman, pesannya jelas: bunga tinggi bukan sementara dalam arti hitungan pekan. Selama prioritas BI adalah rupiah, biaya modal kerja layak diperlakukan sebagai kondisi dasar, bukan kejutan yang akan segera berlalu.